e-RB

2023

NO.	URAIAN	PILIHAN
1	1.1.a.1. Persiapan pra pembentukan tim Pelaksana RB Dishub	Tampilkan
2	1.1.a.2. SK Tim RB 2021 Dishub	Tampilkan
3	1.1.b.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dishub	Tampilkan
4	1.1.b.2. Kertas Kerja Pelaksanaan RB	Tampilkan
5	1.1.b.3. Laporan Pelaksanaan RB	Tampilkan
6	1.1.c.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB	Tampilkan
7	1.1.c.2. Laporan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dishub	Tampilkan
8	1.1.c.3. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev RKT RB	Tampilkan
9	1.2.a.1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map RB	Tampilkan
10	1.2.a.2. Read Map RB 2019-2021 Dishub Rev 2021	Tampilkan
11	1.2.a.3. Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan RB Tahun 2021 Dishub	Tampilkan
12	1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 1	Tampilkan
13	1.2.b.2. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 2	Tampilkan
14	1.2.b.3. Surat (notadinas) ke seluruh Unit Kerja	Tampilkan
15	1.2.c. Laporan Evaluasi Keselarasan Rencana Kerja SKPD Dengan Road Map Kota	Tampilkan
16	1.3.a.1. SK Asesor Tahun 2021 Dishub	Tampilkan
17	1.3.a.2. Rencana Kerja Tim Asesor	Tampilkan
18	1.3.a.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi oleh Asesor	Tampilkan
19	1.3.b.1. Rapat Penetapan Nilai PMPRB	Tampilkan
20	1.3.b.2. Berita Acara Hasil Penetapan PMPRB	Tampilkan
21	1.3.c. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi	Tampilkan
22	1.3.d. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB	Tampilkan
23	1.4.a.1. Pimpinan sebagai role model	Tampilkan
24	1.4.a.2. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja (disposisi)	Tampilkan
25	1.4.a.3. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja secara daring	Tampilkan
26	1.4.a.4. Terdapat keterlibatan secara langsung	Tampilkan
27	1.4.b.1. SK Penetapan Agen Perubahan	Tampilkan
28	1.4.b.2. Rencana Kerja Agen Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Tampilkan
29	1.4.b.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan	Tampilkan
30	1.4.b.4. Laporan Evaluasi Agen Perubahan	Tampilkan
31	2.1.a.1. SK. Pengelola Produk Hukum Dinas Perhubungan	Tampilkan
32	2.1.a.2. Katalok Produk Hukum Pelaksanaan Perhubungan	Tampilkan
33	2.1.a.3. Nota Dinas Telaahan Produk Hukum	Tampilkan
34	2.1.b.1. Laporan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Tampilkan
35	3.1.a.1. SK. Penataan Organisasi	Tampilkan
36	3.1.a.2. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 14 april	Tampilkan
37	3.1.a.3. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 5 mei	Tampilkan
38	3.1.a.4. Penataan Organisasi	Tampilkan
39	3.1.a.5. Pemetaan Urusan Organisasi	Tampilkan
40	3.1.a.6. Evaluasi Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi	Tampilkan
41	3.1.2. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
42	3.1.3 Evaluasi Kemungkinan Duplikasi Fungsi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
43	3.1.3 Evaluasi Kemungkinan kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
44	3.1.5. Evaluasi Kesesuaian Tugas Dan Fungsi Dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja Di Atasnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
45	3.1.6. Evaluasi Rentang Kendali Terhadap Struktur Yang Langsung Berada Di Bawahnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
46	3.1.7. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Atau Unit Kerja Dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
47	3.1.8. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat Kewenangan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
48	3.1.9. Evaluasi Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi Dengan Unit Kerja Lain, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
49	3.1.10. Evaluasi Kemampuan Struktur Organisasi Untuk Adaptif Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018	Tampilkan
50	3.2.a. Evaluasi Kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Tampilkan
51	3.2.b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Tampilkan
52	4.1.a.1. SK. Penyusunan SOP	Tampilkan
53	4.1.a.2. Peta Proses Bisnis Dishub	Tampilkan
64	4.1.b. Matriks sandingan peta proses bisnis dan tupoksi	Tampilkan
55	4.1.c. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan dokumen Renstra dan Renja	Tampilkan
56	4.1.d. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan indikator kinerja	Tampilkan
57	4.1.e. SOP Dinas Perhubungan	Tampilkan
58	4.1.e. SOP Dinas Perhubungan	Tampilkan
59	4.1.g. Penerapan SOP	Tampilkan
60	4.1.h.1. Laporan review SOP	Tampilkan
61	4.1.h.2. Laporan review Peta Proses Bisnis	Tampilkan
62	4.1.i.1. Laporan Rapat Kerja Tindak Lanjut Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan SOP	Tampilkan
63	4.2.a.1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tampilkan
64	4.2.a.2. SK Pejabat Pengelola Informasi Publik	Tampilkan
65	4.2.a.3. SK Klasifikasi Informasi	Tampilkan
66	4.2.a.4. RENSTRA PPID Dishub	Tampilkan
67	4.2.b.1. Laporan Layanan Informasi	Tampilkan
68	4.2.b.2. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi	Tampilkan
69	5.1.a.1. Analisa Kebutuhan Pegawai	Tampilkan
70	5.1.a.2. Peta Jabatan	Tampilkan
71	5.1.b. Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan	Tampilkan
72	5.1.c. Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	Tampilkan
73	5.2.a.1 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai	Tampilkan
74	5.2.a.2 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Berdasar Kepangkatan	Tampilkan
75	5.2.b.1. Pengusulan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tampilkan
76	5.2.b.2. Moniv Pengembangan Kompetensi	Tampilkan
77	5.2.b.3. Moniv Kinerja Pegawai	Tampilkan
78	5.3.a Penetapan kinerja individu	Tampilkan
79	5.3.b Penilaian Kinerja	Tampilkan
80	5.3.c.1. Cascading Kinerja	Tampilkan
81	5.3.c.2. Indikator Kinerja Utama	Tampilkan
82	5.3.d Pengukuran kinerja	Tampilkan
83	5.3.e. Moniv Kinerja Pegawai	Tampilkan
84	5.3.f.1. SK. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	Tampilkan
85	5.3.f.2. SK. Tim Penilai Pemberian Penghargaan	Tampilkan
86	5.3.f.3. SK. Penerima Penghargaan 1	Tampilkan
87	5.3.f.4. Sertifikat reward and punishment 1	Tampilkan
88	5.3.f.5. SK. Penerima Penghargaan 2	Tampilkan
89	5.3.f.6. Sertifikat reward and punishment 2	Tampilkan
90	5.4.a.1 SK Etika Pegawai	Tampilkan
91	5.4.a.2 Dokumen kode etik	Tampilkan
92	5.4.a.3 Dokumentasi kode etik	Tampilkan
93	5.4.a.4 Arahan Pimpinan Untuk Penekanan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Tampilkan
94	5.4.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai	Tampilkan
95	5.5.a. Standar Kompetensi Jabatan DISHUB	Tampilkan
96	5.5.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Sistem MSDM	Tampilkan
97	5.6.a. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Tampilkan
98	6.1.a.1. SK. Tim Sakip Dishub	Tampilkan
99	6.1.a.2. Arahan Pimpinan Penyusunan Renstra	Tampilkan
100	6.1.b.1. Penyusunan perjanjian kinerja individu	Tampilkan
101	6.1.b.2. Penandatangan PK	Tampilkan
102	6.1.b.3. PK 2021	Tampilkan
103	6.1.c. Laporan realisasi Program dan Kegiatan Dishub 2021	Tampilkan
104	6.1.d. Dokumen renstra	Tampilkan
105	6.1.e. Dokumen renja	Tampilkan
106	6.1.f. Laporan triwulan	Tampilkan
107	7.1.a.1. Public Campaign	Tampilkan
108	7.1.a.2. Maklumat Gratifikasi	Tampilkan
109	7.1.b.1. SK UPG	Tampilkan
110	7.1.b.2. Pedoman Pengendalian Gratifikasis	Tampilkan
111	7.1.b.3. Banner	Tampilkan
112	7.1.c.1. Laporan Gratifikasi	Tampilkan
113	7.1.c.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Tampilkan
114	7.1.d. Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Gratifikasi	Tampilkan
115	7.2.a.1. SK SPIP Dishub	Tampilkan
116	7.2.a.2. Program Kerja SPIP Dishub	Tampilkan
117	7.2.b.1. Buku Penilaian Risiko Dishub	Tampilkan
118	7.2.b.2. Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian	Tampilkan
119	7.2.c.1. Rencana Tindak Pengendalian	Tampilkan
120	7.2.c.2. Laporan rutin pengendalian selama 1 tahun	Tampilkan
121	7.2.c.3. Laporan SPIP Dishub	Tampilkan
122	7.2.d.1. SK SPI Dishub	Tampilkan
123	7.2.d.2. Program Kerja SPI Dishub	Tampilkan
124	7.2.d.3. Sosialisasi SPI	Tampilkan
125	7.2.e. Laporan Pelaksanaan Kerja SPI Dishub	Tampilkan
126	7.2.f. Laporan Evaluasi Dan Monitoring Program Kerja SPI Dishub	Tampilkan
127	7.3.a. Data hasil Aplikasi laporan	Tampilkan
128	7.3.b. Evaluasi Dan Monitoring Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tampilkan
129	7.3.c. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tampilkan
130	7.4.a.1. SK Whistleblowing System Di Lingkungan Dinas Perhubungan	Tampilkan
131	7.4.a.2. Flowchart WBS Dishub	Tampilkan
132	7.4.a.3. Sosialisasi WBS Dishub (SE)	Tampilkan
133	7.4.a.4. Aplikasi WBS Dishub	Tampilkan
134	7.4.a.5. Laporan WBS Dishub	Tampilkan
135	7.4.a.6. Laporan Monitoring WBS Dishub	Tampilkan
136	7.5.a.1. SK Benturan Kepentingan	Tampilkan
137	7.5.a.2. Pedoman Benturan Kepentingan	Tampilkan
138	7.5.a.3. Matrik Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan	Tampilkan
138b	7.5.a.4. Sosialisasi Benturan Kepentingan	Tampilkan
139	7.5.b.1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan	Tampilkan
140	7.5.b.2. Laporan Benturan Kepentingan	Tampilkan
141	7.5.c. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Tampilkan
142	7.5.d. Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan	Tampilkan
143	7.5.a SK Tim Zona Integritas	Tampilkan
144	8.1.a. SK. Standar Pelayanan	Tampilkan
145	8.1.b.1. Maklumat Standar Pelayanan	Tampilkan
146	8.1.b.2. Maklumat Dimuat Di Website	Tampilkan
147	8.1.c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Tampilkan
148	8.2.a.1. SK. Pemantapan Penerapan Standar Perilaku Pelayanan Prima	Tampilkan
149	8.2.a.2. Rencana Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja	Tampilkan
150	8.2.b.1. Media Informasi Pelayanan	Tampilkan
151	8.2.b.2. Sosialisasi internalisasi budaya kerja dan perilaku pelayanan prima	Tampilkan
152	8.2.c.1. Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Petugas Layanan Publik	Tampilkan
153	8.2.c.2. SK. Pemberian Reward	Tampilkan
154	8.2.c.3. Sertifikat pegawai IK	Tampilkan
155	8.2.d. Maklumat Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan	Tampilkan
156	8.2.e.1. Siatem Layanan Terintegrasi	Tampilkan
157	8.2.e.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan	Tampilkan
158	8.3.a. Media Pengaduan Dan Konsultasi Pelayanan	Tampilkan
159	8.3.b. SK. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tampilkan
160	8.3.c. SK. Pedoman Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tampilkan
161	8.3.d. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan	Tampilkan
162	8.4.a.1. SISKM	Tampilkan
163	8.4.a.2. Hasil SKM	Tampilkan
164	8.4.b. Nota Dinas SKM (internal)	Tampilkan
165	8.4.c. Surat Edaran SKM (eksternal)	Tampilkan
166	8.5.a. Penggunaan Teknologi Informasi	Tampilkan
167	8.5.b. Laporan Monitoring Penggunaan Teknologi Informasi	Tampilkan

e-rb2023